Soal Aset Tanah, IPC Jalin Kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

0
123

Jakarta,beritapatroli.net

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC mewujudkan komitmennya dalam hal sertifikasi hak atas tanah dan penanganan permasalahan aset tanah dengan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Nota Kesepahaman tentang Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil dan Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, Rabu (10/1/2018).

Kerjasama dengan jangka waktu lima tahun kedepan ini ditujukan dalam rangka pembenahan administrasi dokumen kepemilikan dan penguasaan aset perusahaan serta pengamanan dari segi administrasi legal kepemilikan yang berlaku untuk aset eksisting dan aset dari proyek IPC di masa depan.

“Hadirnya Nota Kesepahaman antara IPC dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini merupakan bentuk keseriusan IPC untuk menyelesaikan sertifikasi tanah dan percepatan penyelesaian berbagai permasalahan terkait aset tanah, baik dari aset tanah yang telah dimiliki, maupun aset yang dihasilkan dari proyek-proyek IPC kedepannya,” ujar Elvyn.

Selain itu guna mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Nasional yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, IPC juga berencana membantu biaya pensertifikatan tanah warga kampung nelayan di Bengkulu yang  selama ini belum mempunyai kepastian hak atas tanah.

Dalam kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Ombudsman, PT Pelabuhan Indonesia I, III dan IV (Persero) dan 17 Universitas di Indonesia . Andi RR

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

5 × 3 =