Bupati dan DPRD Sukabumi Rapat Paripurna Bahas Sejumlah Perda

0
99

Sukabumi,beritapatroli.net

Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan rapat paripurna penetapan keputusan DPRD tentang perubahan penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Perda) di ruang sidang  DPRD Pelabuhanratu, Sukabumi, Senin (22/1/2018).

“Rapat paripurna iitu membahas  rancangan peraturan daerah meliputi; perusahaan umum daerah air minum (PDAM), perubahan  Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perubahan peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan,  pencabutan Perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan  dan penyelenggaraan perlindungan anak,” kata  Bupati Sukabumi Drs. H. Marwan Hamami. MM.

Bupati mengharapkan , PDAM ke depan lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat  dalam meningkatkan kualitas dan  kuantitas air, sehingga kebutuhan air bersih berkualitas terpenuhi.

Sedangkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Ini sesuai Perda No.6 Tahun 2010 tentang Satpol PP yang bertugas menegakkan perda dan perkada—  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman—termasuk perlindungan masyarakat,” ungkap Marwan Hamami.

Selanjutnya untuk raperda tentang pencabutan Perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan, Bupati menyampaikan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut dari peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencabutan peraturan menteri dalam negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah yang telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah, serta menindak lanjuti surat edaran menteri dalam negeri Nomor 500/3231/sj tentang tindak lanjut peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2017 dimana dalam surat edaran tersebut pemerintah daerah diminta segera untuk melakukan pencabutan peraturan daerah yang terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan.

Sementara itu, mengenai raperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak,  Bupati berpendapat bahwa perda tersebut untuk memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat terutama hak-hak anak dan para petugas di lapangan sehingga pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat berkewajiban untuk menerbitkan regulasi berupa perda yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan anak.GUNTA & TEAM

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

12 + seven =