Proyek PLPR Pelabuhan Ratu Diduga Ikut Berkontribusi Terhadap Oknum OTT

0
164

Sukabumi, Berita Patroli

Pembangunan proyek pelabuhan laut pengumpan regional (PLPR) di Pelabuhan Ratu,  Karang Pamulang, Sukabumi, Jawa Barat diduga ikut berkontribusi terhadap oknum  Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menangkap Dirjen Perhubungan Laut Agustinus Tonny Budiono, belum lama ini.

Dalam pembangunan pelabuhan itu, tidak ada papan proyek yang menjelaskan berapa anggarannya. Begitu pun soal  pembebasan lahan—termasuk garis sepadan pantai dan sepadan jalan dalam buku sertifikat. “Kami (Dishub) Kab.Sukabumi tidak mengetahui soal itu. Yang kami tahu, nilai anggaran sekitar Rp 15 miliar pada tahun 2015 dan naik menjadi Rp 30 miliar pada tahun 2017,” kata Kepala Bidang (Kabid) Kelautan pada Dishub  Kab. Sukabumi Drs. Endang Badri kepada Berita Patroli di kantornya, kemarin.

Dia mengungkapkan, pelaksana  proyek pelabuhan itu sebagai PPKnya  (Pejabat Pembuat Komitmen) berinisial Topan, salah satu PNS di Direktorat Perhubungan Laut, Kemenhub.

Dinas Perhubungan (Dishub) Sukabumi, kata dia, hanya mengurusi pembebasan lahan 6.600 m2 yang anggarannya berkisar Rp 7 miliar dari bantuan keunagan provinsi. Soal ttg garis sepadan pantai dan sepadan jalan yang diduga termasuk dalam buku sertifikat, Endang Badri menegaskan,  hukum tidak berlaku surut, sertifikat tanah yang ada sudah lama sebelum UU ttg garis sepadan pantai dan garis sepadan jalan terbit. “ Kalau untuk perkerjaan yang masih berlangsung aktivitasnya kendati permasalahan masih di PTUN dan belum ada putusan inkrah. Tidak ada dasar hukumnya untuk menghentikan kegiatan dari proyek PLPR ini alasan untuk supremasi hukum dan demi hukum yang sedang berjalan, bukan acuan menjadi dasar hukum yang berlaku,” kata Endang Badri.

Secara terpisah, Jaya Taruna Ketua Aji-SU (Aliansi Jurnalis Independent-Sukabumi mengatakan, pembangunan proyek PLPR diduga  ikut berkontribusi dugaan OTT dari Dirjen Hubla, pekan lalu. Semua ini terbukti di lokasi  tidak ada plang proyek yang mencantumkan berapa besar anggaran proyek tersebut.

Proyek ini terkesan misteri, karena dari Garis Sepadan Pantai bersertifikat dan diperjualbelikan ke Pemkab Sukabumi (Perpres No.51/2016 Pasal 1 ayat 2 , berlaku efektif 19 Juni 2016. Juga PP No.34 Tahun 2006 ttg Garis Sepadan Jalan.

Jika Kabid Kelautan Endang Badri mengatakan, hukum tidak berlaku surut, semestinya soal pemebasan lahan  yang membeli garis sepadan pantai dan sepadan jalan melangar hukum, karena menimbulkan kerugian negara.

Selain proyek pelabuhan, Dishub Sukabumi juga diduga banyak melakukan penyimpangan dalam mengelola anggaran, diantaranya sejak tanggal 19 Juni 2016 ) dan juga PP No 34 Anggaran Terminal Terpadu Cicurug yang diduga menelan anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sangat fantastis kendati fakta di lapangan terminal ini belum ada apa apanya. Apalagi  sebagian lahan terminal diduga disewakan kepada SPBG yang menuai kontroversi di lapangan dan permasalahan ini sempat masuk PTUN juga.” Pungkas Jaya. GUNTA & TEAM -Bersambung                

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

four × 5 =