Pengusaha PT Indo Beras Unggul Harus Dihukum

0
163

Jakarta, Berita Patroli

Polri tidak boleh berhenti mengusut tuntas kasus mafia beras yang diduga melibatkan pengusaha PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi- anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, karena Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan menemukan indikasi tindak pidana pelanggaran Undang-undang (UU) Pangan dan UU Perlindungan Konsumen. Bahkan penipuan dan kejahatan ekonomi yang merugikan negara triliunan rupiah.

Tim Satgas yang dipimpin oleh Irjen Pol Setyo Wasito juga menyita 1.161 ton beras—bahkan menyegel pabrik beras itu, karena memalsukan kualitas beras dengan cara menjual beras kelas premium padahal medium.

Temuan Satgas Pangan ini membuat Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan penyidik untuk memberantas tuntas kasus mafia beras tersebut.

Karena itu, penyidik tidak punya alasan untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), karena proses penyidikan ini sudah menjadi pilar di media sosial yang terus mengawal bagaimana upaya kepoliisian menegakkan hukum.

Meski bos PT Tiga Pilar Sejahtera—yang merupakan induk PT Indo Beras Unggul Joko Mogoginta dan Jo Tjong Seng melakukan jumpa pers untuk mengklarifikasi kasus yang menerpa perusahaan beras itu—bukan berarti proses hukum dihentikan. “Klarifikasi boleh saja tapi proses hukum harus berjalan. Salah atau tidak harus divonis hakim di pengadilan, tidak boleh berhenti di kepolisian,” kata Agus pemerhati petani.

Itu sebabnya, penyidik harus kerja keras untuk memeriksa sejumlah saksi—termasuk menetapkan pengusaha sebagai tersangka untuk dihukum. Jika mereka menolak diperiksa—bisa dilakukan upaya paksa,  sehingga tidak ada kesan polisi “bermain mata” dengan pengusaha tersebut. Masyarakat terus mengawal kasus ini hingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) P-21 atau lengkap—dan diterima oleh kejaksaan untuk dilanjutkan ke pengadilan.

Tidak ada alasan pengusaha jadi takut berbisnis beras yang membawa dampak terhadap produksi beras menurun. “Jika memang pengusaha itu melakukan tindak [pidana harus dihukum sesuai perbuatan. Jangan biarkan mereka berfoya-foya dalam penderitaan masyarakat yang terus menjadi sapi perahan,” katanya.

Jangan terlalu banyak berteori seolah-olah pengusaha membela kepentingan petani—bahkan pengamat dan kalangan media mainstream juga kerap membela pengusaha. Padahal, pengusaha nakal itu sudah menyengsarakan masyarakat yang kebutuhan pokok terus melambung.

Kejam. Mereka kartel—menguasai produksi beras dari hulu-sampai hilir. Jumlah pengusaha sedikit—tetapi kekayaan mereka luar biasa. Semntara 50 juta petani—dan 14 juga rumah tangga yang hidup dari hasil pertanian terus menderita, karena mereka “dikadali” para pemilik modal itu. Ekonomi seperti ini tidak berkeadilan. Karena itu, mereka patut dihukum,” ujarnya.

Seperti diketahui— kecurangan PT Indo Beras Unggul mengemas beras subsidi IR64 dari harga Rp 9.000/kg menjadi premium dengan label Cap Ayam Jago dan Makyuss seharga Rp 20.000/kg dijual ke gerai retail modern.

Tidak tertutup kemungkinan, kata dia, Dunia Pangan—Group PT Tiga Pilar Sejahtera yang memiliki empat perusahaan lain yakni PT Jatisari Srirejeki, PT Sukses Abadi Karya Inti, PT Tani Unggul Usaha dan PT Swasembada Tani Sukses juga melakukan tindak pidana ekonomi yang merugikan masyarakat petani.”Polri perlu membidik empat perusahaan tersebut, sehingga tercapai ekonomi berkeadilan,” katanya.

Menurut dia, tidak ada unsur persaingan bisnis perusahaan beras dalam kasus ini. Kasus ini murni tindak pidana. Karena itu, setiap perusahaan nakal dalam menjalankan bisnis harus dihukum sesuai hukum yang berlaku di republik ini. “Jangan coba-caba membekingi perusahaan nakal itu. Masyarakat akan bertindak dengan cara main hakim jalanan,” kata Nana, masyarakat petani di Bekasi.admin

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

18 − five =