Mabes Polri dan Kementrian ATR Mou Berantas Mafia Tanah

0
370

v17

Didi Sungkono (Tokoh Masyarakat Jawa Timur)

Jakarta, Berita Patroli
Yang namanya PUNGLI itu Pungutan Liar yang tidak berdasar hukum yang dilakukan oleh para pejabat yang notabene sudah digaji oleh Negara. Sudah saatnya BPN lebih akuntabel, transparan dalam pelayanan, masyarakat harus berani menyuarakan melawan PUNGLI, rekan-rekan PERS diharapkan bisa sebagai control, pemantau dalam setiap tugas pela-yanan, ungkap dengan jelas,” urai Didi Sung-kono Tokoh masyarakat yg juga Advokat ini .

Pekan lalu, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) teken nota kesepahaman atau MoU untuk memberantas mafia tanah. Dua lembaga tersebut membentuk tim terpadu yang sekaligus menekan praktik pungutan liar atau pungli.

Rapat pemberantasan mafia tanah ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil. Rapat dilakukan di Rupatama Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan.

“Kita akan menggenjot mafia tanah. Tim terpadu ini, antara Polri dengan BPN, untuk tangani mafia pertanahan. Kedua, tim ini untuk melakukan langkah-langkah menekan pungli,” ujar Tito.Selain pencegahan, Tito juga memungkinkan adanya upaya penindakan dari tim terpadu ini. “Upaya penindakan dilakukan sebagai upaya terakhir,” jelas jenderal bintang empat ini.

Sementara itu, Sofyan Djalil menjelaskan bahwa MoU ini adalah untuk memberikan kepastian hukum. Menurutnya, ini juga merupakan perintah Presiden Joko Widodo agar semua tanah bisa terdaftar. ”Kami minta dukungan Kepolisian, tuntaskan saber pungli. Dan terus lakukan perbaikan sistem,” imbuh Sofyan. Bahkan, dikatakan Sofyan mafia tanah ini bisa bermain dalam ranah hukum. “Bentuknya macam-macam, mulai dari pemalsuan dokumen, hingga ke hukum,” ujar Sofyan.

”Tujuan akhir, kalau mafia tanah bisa kita perangi, masalah yang rumit bisa hilang,” pungkas Sofyan.  Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menandandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk memberantas masalah pertanahan. Nota kesepahaman ini diharapkan menjadi acuan Polri untuk menindak praktik mafia tanah. ”Kami akan berantas praktik yang melanggar hukum.

Polri yang akan menindak,” kata Sofyan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat Penandatanganan nota kesepahaman tersebut ditandatangani Sofyan Djalil dan Jenderal Tito Karnavian di ruang Rupatama Mabes Polri, pukul 09.00 WIB pekan lalu . Penandatanganan tersebut berlangsung tertutup.
Pemberantasan mafia tanah, menurut Tito, penting untuk meluruskan hak kepemilikan tanah masyarakat. Selama ini masyarakat banyak dirugikan oleh para mafia tersebut.”Itu kebijakan dari Bapak Presiden untuk meningkatkan layanan publik,” kata dia.

Kerjasama ini sekaligus untuk memenuhi keinginan Presiden Joko Widodo agar melengkapi data pertanahan di Indonesia. Karena hingga saat ini tanah yang telah memiliki sertifikat legal kurang dari 50 persen.

”Baru 44 persen tanah yang terdata dan bersertifikat,” kata Sofyan.Sofyan menargetkan, paling tidak lima juta meter persegi tanah bisa terdata tahun ini. Untuk tahun depan, ia berharap angka tersebut naik ke tujuh juta meter persegi tanah.”Jadi tahun 2025 semua tanah sudah tersertifikat. Paling tidak sudah terdaftar,” kata dia. (*)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

13 + twenty =