Lilik Litasari: Kontraktor Rekanan UPI Masuk Daftar Hitam

0
223
Foto:Lilik Litasari, Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta.

Jakarta, beritapatroli.net

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara puluhan miliar yang diduga melibatkan oknum pejabat perikanan bersekongkol dengan tiga perusahaan rekanan dalam mengerjakan sejumlah proyek di Unit Pengolahan Ikan (UPI) Muara Angke, Jakarta Utara. Sebut saja, PT Raya Eldenair Dwitama (RED), PT Inti Selapermai (SI) dan PT TMU.

“Kami sudah memutuskan kontrak dan membuat daftar hitam terhadap perusahaan rekanan itu, sesuai peraturan presiden,” kata Lilik Litasari, Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta didampingi dua stafnya kepada Pro Legal dan Berita Patroli di kantornya, Jl Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara, Senin (29/1/2018).

Sanksinya kok cuma daftar hitam. Kenapa tidak digugat secara perdata, dan pidana, sesuai Fakta Integritas yang mereka tandatangani? “Kontraktor masuk daftar hitam sudah tidak bisa bergerak kemana-mana, walaupun mereka ganti nama perusahaan—tetap tidak bisa ikut tender lagi, karena nama-nama komisaris dan direksi tetap akan ketahuan, jika mereka mengajukan penawaran sebagai peserta lelang,” kata Lilik.

Segampang itukah membuat efek jera bagi kontraktor nakal? Bagaimana jika BPK tidak teliti, lalu lolos begitu saja meraup uang negara? “Ya, saya sedang mengusulkan daftar hitam ke inspektorat,” ujarnya.

Apa urusannya melaporkan kontraktor sebagai daftar hitam ke inspektorat? Apakah ada oknum yang menerima aliran dana Rp 2 miliar?Inspektorat kan memeriksa secara internal—bukan eksternal? Lilik pun mengalihkan pembicaraan bahwa proyek-proyek yang ditanganinya sudah melalui proses yang panjang. “Nanti, saya konsultasikan dulu apakah kontraktor itu dipidanakan atau tidak,” kata dia.

Disebut BPK Lalai, Lilik Mengaku Sudah Diperiksa Bareskrim Polri

Foto: Lilik Litasari didampingi stafnya saat wawancara dengan Pro Legal dan Berita Patroli.

Kasus ini, menurut dia, sudah lama berlangsung. “Saya sudah bolak-balik diperiksa Bareskrim Polri atas temuan BPK tersebut,”cetusnya.

Lilik Litasari mengakui, pernah diperiksa Bareskrim Polri terkait hasil audit investigsi BPK yang mengungkapkan bahwa dia selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dituding lalai, karena PT RED selaku pemenang tender atau yang mengerjakan proyek itu sudah menerima 70% dari nilai proyek Rp 16 miliar lebih, tapi tidak menyelesaikan pekerjaan alias kabur.

Begitu juga dalam kasus PT SI yang mengerjakan proyek pembangunan Instalasi Air (IA) untuk wilayah UPI dan Pasar Grosir Muara Angke dengan anggaran Rp 9,1 miliar, juga diduga mark up (menaikkan harga) atau tidak sesuai spesifikasi teknis barang/jasa yang diadakan sehingga merugikan negara miliaran rupiah. Bahkan, perusahaan ini mendapat addendum tambahan perkerjaan dan perpanjangan waktu tanpa denda.

PT SI me-mark-up harga satuan pemasangan grounding. Termasuk pekerjaaan GSM Controller—aksesoris dan kabel pompa transfer UPI dengan selisih harga satuan mencapai Rp 10 juta.Kejanggalan lain juga terungkap pada harga satuan pekerjaan Wiremesh ukuran 8 mm yang tidak menggunakan concrete mixer sesuai surat perjanjian kontrak.

Sementara itu, PT TMU juga mengerjakan proyek pengembangan sarana dan prasarana dermaga yang anggarannya berkisar Rp 2 miliar, diduga asal jadi karena tidak sesuai speksifikasi teknis, sehingga terjadi kelebihan bayar Rp 102 juta.

Bukan cuma itu, begitu selesai 100%, empat bulan kemudian Lampu Solar Cell 60 W rusak dan tidak berfungsi, karena tidak sesuai spesifikasi teknis. ”Pemeriksaan dan penerimaan barang bisa lolos, diduga karena ada permainan kotor antara pihak kontraktor dengan oknum pengambil keputusan. Dalam kasus ini PPK Lilik Litasari mengatakan penyedia telah melakukan kelebihan pembayaran ke kas daerah DKI Jakarta. Selain itu melakukan penggantian item yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada unit pemasangan lampu solar cell.red.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

five × 3 =