KPK Tetap Periksa Setya Novanto Tersangka Dugaan Korpsi e-KTP

0
95

Jakarta, Berita Patroli

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan menghentikan pemeriksaan terhadap Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun. “Kami berharap pemanggilan kedua ini sudah sehat dan bisa menjalani pemeriksaan,” kata  Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, kemarin.

Pemanggilan pertama, Setnov mangkir dalam pemeriksaan karena sakit. Ketua Umum Partai Golkar ini  menjalani perawatan di RS MRCC Siloam, Semanggi, Jakarta. Menurut Ketua DPP Golkar Bidang Media Nurul Arifin, Novanto saat ini masih terbaring lemas dengan infus di lengannya. Nurul menyebut, Novanto menderita vertigo dan sempat pingsan usai bermain tenis meja.

Setelah melayangkan surat dokter yang menyebut Setnov Ketua DPR ini sakit ke KPK, Kepala Biro Pimpinan  Setjen DPR Hani Tahapsari mengantar surat Pimpinan DPR untuk meminta KPK menghormati sidang praperadilan yang diajukan Setnov atas penetapannya sebagai tersangka. KPK diminta menunda pemanggilan dan pemeriksaan hingga adanya putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menangapi surat permohonan penundaan itu, Febri menegaskan, KPK tidak akan menghentikan penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP tersebut. “Tidak ada satu pun   aturan yang mengharuskan KPK menghentikan proses penyidikan karena adanya proses praperadilan,” kata dia.

Febri menjelaskan, KPK memiliki tiga dasar hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan di bidang penindakan. Ketiga dasar hukum itu, yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No.30 tahun 2002 tentang KPK.

Secara umum KUHAP berlaku bagi setiap tindakan yang dilakukan KPK, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh UU Pemberantasan Tipikor dan UU KPK. Sementara praperadilan diatur dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai objek praperadilan.

“KUHAP ini pada dasarnya berlaku kecuali yang diatur di UU lain. Dengan dasar itulah, KPK melakukan kegiatan di bidang penindakan. Praperadilan diatur KUHAP dan MA, tapi tidak ada satu pun ketentuan yang mengharuskan KPK menghentikan penyidikan.admin.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

eighteen − 11 =