KPK Bidik Peran Gubernur Zumi Zola Kasus Suap APBD Jambi 2018

0
89

Jakarta, Berita Patroli

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan tengah menelusuri keterlibatan Gubernur Jambi Zumi Zola dalam dugaan suap terkait dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018, yang berujung pada operasi tangkap tangan (OTT). Basaria menyebutkan KPK sejauh ini belum menemukan indikasi keterlibatan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

“Soal ada atau tidak perintah Gubernur, masih pengembangan, kami belum bisa memastikan,” katanya seperti dikutip Tempo.Co di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2017.

Hari ini, KPK resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus suap ini. Suap diduga diberikan sebagai “uang ketok” atau uang pelicin agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memuluskan proses pengesahan APBD senilai Rp 4,5 triliun, yang resmi disahkan pada Senin kemarin, 27 November 2017.

Tiga dari empat tersangka merupakan anak buah Zumi di Pemprov Jambi, yaitu Erwan Malik, pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah; Arfan, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum; dan Saipudin, Asisten Daerah Bidang III. Ketiganya menjadi tersangka pemberi suap. Sedangkan satu tersangka lain sebagai penerima suap adalah Supriono, Ketua Fraksi PAN di DPRD Provinsi Jambi periode 2009-2014.

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut merupakan kelanjutan OTT yang dilakukan KPK pada Selasa, 28 November 2017, di Jakarta dan Jambi. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 16 orang dan total uang sekitar Rp 4,7 miliar.

Basaria menuturkan,  sebelum APBD 2018 disetujui, sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan. Sebab, Pemprov Jambi belum menjanjikan uang pelicin bagi anggota Dewan itu. Akhirnya, uang tersebut dicarikan perusahaan swasta rekanan pemerintah, yang kemudian diserahkan anak buah Zumi kepada anggota Dewan.

Meski ada permintaan uang pelicin tersebut, Basaria menyebut tidak ada laporan sama sekali dari pihak Pemprov Jambi. Tindakan suap ini, kata dia, merupakan kesepakatan kedua belah pihak, bukan tindak pemerasan dari anggota Dewan. “Kalau sebelumnya ada laporan, tentu OTT ini tidak akan terjadi,” ucapnya.admin

 

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

20 − 3 =