Jaksa Agung Tindak Pengawas Proyek di Indonesia

0
52
Foto: Jaksa Agung Muda Intelijen, Dr.Jan S.Maringka.

Jakarta, Berita Patroli

Menyusul KPK menangkap Jaksa, Eka Safitri, kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Yogyakarta, Erbagtyo Rohan  meminta maaf kepada gubernur dan masyarakat setempat. Sementara Jaksa Agung Muda Intelijen Dr.Ja.S Maringka membuat surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk melaporkan jika ada oknum jaksa yang meminta proyek dan menyalahgunakan tugasnya. Kita akan menindak pengawas proyek yang nakal di seluruh Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua orang tersangka kasus dugaan suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019. Mereka yang ditahan adalah Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana (GYA) sebagai pemberi suap dan Eka Safitra (ESF) Jaksa Kejari Yogyakarta yang bertugas di tim pengawal dan pengaman pemerintahan serta pembangunan daerah (TP4D).

“Dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap 2 orang tersangka dalam Penyidikan kasus suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Febri menyatakan Eka ditahan di Rutan Cabang KPK C1. Sementara itu penyuap Eka, Selasa (20/8).

Gabriella ditahan di rumah tahanan cabang KPK K4. Diketahui, hari ini KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.

Satu tersangka lainnya, Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, Satriawan Sulaksono, belum diamankan oleh KPK. Komisi antirasuah meminta Satriawan untuk bersikap kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK untuk proses lebih lanjut.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Eka dan Satriawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu Gabriella sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. red

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

15 − nine =