Hary Tanoe Versus Kejagung

0
128

Jakarta, Berita Patroli

Kasus dugaan korupsi dalam pembayaran restitusi pajak PT Mobile 8 periode 2007-2009 berbuntut panjang. Belum selesai pemeriksaan di Kejaksaan Agung, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo,kemarin, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait pesan singkat bernada ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jumat (7/7).

Hary Tanoe diperiksa selama 8 jam. Dia dicecar sejumlah pertanyaan soal sms ancaman itu. Isinya yaitu,”Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena. Yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan.”

Usai diperiksa, Hary Tanoe mengatakan, dirinya tidak merasa mengancam. “Saya sama sekali tidak mengancam Yulianto. SMS seperti itu hal biasa,” kata Hary Tanoe.

Sementara itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan, pihaknya menyidik kasus tersebut bukan soal restitusi pajak. “Kejaksaan tidak menangani soal pajak. Pajak urusan Dirjen Pajak. Yang ditangani Kejaksaan Agung masalah korupsi,” kata Prasetyo.

Pemerisaan ini, kata dia, bersumber dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian negara dalam pembayaran restitusi npajak tersebut.

Sebelumnya, pengacara CEO MNCGroup Hary Tanoesoedibjo, Hotman Paris Hutape menganggap bahwa Kejaksaan Agung tidak berwenang menangani kasus yang menyeret Mobile 8. Dalam praperadilan pun, pengadilan mengalahkan Kejaksaan Agung. Itu sebabnya, tidak ada dasar hukum kejaksaan untuk menangani kasus tersebut, karena kasus ini murni masalah restitusi pajak yang penanganannya cukup Penyidik Pegawi Negeri Sipil (PPNS).

Namun, Kejaksaan Agung tetap melanjutkan proses penyidikan kasus tersebut. Pasalnya, Kejaksaan Agung menemukan transaksi fiktif antara Mobile 8 dan PT Jaya Nusantara pada 2007-2009. Waktu itu, PT Mobile mengerjakan proyek pengadaan ponsel berikut pulsa dengan nilai transaksi Rp 80 miliar. PT Jaya Nusantara Komunikasiditunjuk sebagai distributor pengadaan. Namun perusahaan tersebut tak mampu membeli barang dalam jumlah itu.

Lalu, transaksi pun direkayasa seolah-olah terjadi perdagangan dengan membuatkan invoice (penagihan) sebagai faktur.  Dan pada 2008, PT Jayaq Nusantara Komunikasi menerima faktur pajak  dari PT Mobile 8 dengan total nilai sekitar Rp 114 miliar. Faktur pajak itu diterbitkan agar seolah-olah terjadi transaksi pada dua perusahaan tersebut.

Faktur pajak itu kemudian digunakan PT Mobile 8 untuk mengajukan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada negara melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya agar perusahaan masuk Bursa Jakarta pada 2009. PT Mobile 8 akhirnya menerima restitusi meski tidak berhak karena tidak ada transaksi. Itulah yang tengah dibidik Kejaksaan Agung. admin.

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

seventeen − six =