Garangnya LSM Pasuruan Tolak Rencana Megaproyek Umbulan

0
212

Alumni Aktifis 98 Sekaligus Direktur LSM Pusaka LUJENG SUDARTO saat orasi didepan gedung DPRD Pasuruan Senin 10-07-2017.

Pasuruan, Berita Patroli
Rencana pemerintah untuk melaksanakan pembangunan megaproyek Umbulan, menuai protes. Sejumlah pihak mempertanyakan proyek yang akan dinikmati empat daerah lain, selain Kabupaten Pasuruan itu. Alasannya, masyarakat Pasuruan sendiri hingga kini belum semuanya merasakan fasilitas tersebut.

Hal itu disampaikan sejumlah LSM di Kabupaten Pasuruan yang tergabung dalam Serikat Rakyat Tolak Umbulan (Seratu). Mereka menyampaikan protesnya di hadapan sejumlah anggota DPRD.  “Megaproyek umbulan akan segera di-launching. Sayangnya, masyarakat belum banyak mendapatkan informasi yang utuh terkait megaproyek tersebut,” ungkap beberapa penggiat LSM Pasuruan digedung dewan.

Bupati LSM Lira Ayik Suhaya juga mempertanyakan hal yang sama. Masyarakat di Kabupaten Pasuruan yang mengalami kekeringan tiap tahun, juga membutuhkan air tersebut.  “Tapi kenapa kok airnya dibagi-bagi ke luar daerah. Padahal, di sini masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan air,” urainya. Karenanya, ia menegaskan menolak proyek tersebut. Ia berdalih, penolakan itu bukan lantaran dirinya anti dengan pembangunan. Namun, lebih pada kemanfaatan terhadap hidup hajat orang banyak. “Kalau tidak sesuai dengan hajat hidup orang banyak, wajib kita tolak,” tegasnya.

Kritikan yang menohok dan pedas saat dilontarkan Direktur LSM Pusaka Lujeng Sudarto. Ia berpandangan, ada indikasi privatisasi dalam pemanfaatan sumber air Umbulan. Padahal, UU Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya AirLujeng meminta legislatif bersikap. Mengingat, megaproyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ini, berdampak luas terhadap masyarakat. Ia juga mendorong dewan menggunakan hak konstitusi dengan melakukan interpelasi. “Jangan isu kecil diajukan hak interpelasi. Justru saat inilah sangat tepat untuk mengajukan hak interpelasi.

Kalau dewan Menimpali hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menegaskan, proyek tersebut bukanlah program pemerintah daerah, melainkan proyek nasional. Politisi yang akrab Dion itu, bahkan menyarankan aksi demo ke Senayan.  Dion juga mengaku, DPRD tak banyak mengetahui terkait megaproyek tersebut.  Namun, ia tidak menampik jika pihaknya sempat mengundang Pemprov Jatim hadir ke dewan untuk membahas masalah ini.  “Dari pertemuan itu, ada poin-poin penting yang kami ajukan dan beberapa sudah disetujui. Salah satunya, pembangunan jaringan pipanisasi ke wilayah Lumbang yang disokong oleh APBN,” jelasnya.

Terkait Amdal sendiri, pihaknya juga sudah kencang menyerukannya saat pertemuan dilakukan tahun 2016 itu. Karena ia dan rekan-rekannya di dewan, juga memiliki kekhawatiran dan pertanyaan yang sama, terkait dampak megaproyek Umbulan itu. , sudah dicabut Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami juga sempat pertanyakan. Jangan-jangan setelah direalisasikan, air sungai yang mengalir ke Rejoso mengering dan petani tidak bisa mengairi sawahnya. Namun, pihak pemprov meyakinkan, kalau hal itu tidak akan terjadi,” tandasnya.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, menurut Dion, juga tak serta merta menyetujui proyek tersebut. Bahkan, Irsyad sempat “diadili” oleh beberapa kementerian lantaran sulitnya untuk diajak kerja sama dalam merealisasikan program nasional tersebut.  “Saya tahu  sendiri karena sempat diundang ke kementerian bersama Bupati. Di sana, kami sempat disidang. Mengapa kok sulit sekali diajak kerja sama,” bebernya.

Hingga kemudian, pihaknya sepakat untuk mengawal bersama megaproyek tersebut.  “Kami sepakat untuk mengawal bersama-sama. Mana yang menjadi peran DPRD ayo kita lakukan. Begitupun dengan pemkab, harus kita dorong bersama-sama,” tutup Dion. Ia juga merencanakan pertemuan LSM dengan Bupati, untuk membicarakan lebih lanjut persoalan tersebut. (muin/indra)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

one × five =