Diduga Perda di Kab- Sukabumi Realitas Atau Formalitas

0
362

Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV ,Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sukabumi, Berita Patroli
Slogan atau motto dari Bupati Sukabumi yang baru  “ UNTUK SUKABUMI LEBIH BAIK “ rupanya hanya kiasan saja ,seperti isampan jempol belaka dan juga predikat WTP  ( Wajar Tanpan Pengecualian ) yang diraih  untuk kedua kalinya patut diuji petik.

Ketika kita mengacu pada rancunya tatanan birokrasi Kabupaten Sukabumi semakin tidak jelas titik penyelesaian baik secara administrasi maupun pertanggung jawaban secara hukum perihal siapa yang harus bertanggung jawab dalam , Penegakan PERDA Kabupaten Sukabumi No 17  tahun 2013  tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi. Pasal 6 Ayat 3 Huruf   ( b ) Penetapan waktu operasi angkutan kontainer dan air minum dalam kemasan ( AMDK ) dalam daerah yaitu jam 10.00 s-d16.00 dan 19.00 s-d 05.00 WIB. Kendati Perda ini sdh 3 tahun lamanya namun diduga kuat belum dilaksanakan implementasi kepada PT.AGM ( AQUA GOLDEN MISSISIPI ) diduga salah satu diantaranya sebagai dalang pelaku pelanggaran dari PERDA Kabupaten Sukabumi No 17  tahun 2013 ,PT.AGM tranporstasinya armada AMDK nya 24 jam dikecamatan cicurug.

Sangat berbeda dengan dari perlakuan PERDA Kabupaten Sukabumi No 10  tahun 2015  tentang  Penyelengaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tanggal 28 desember 2016 yang lalu dimana sudah terjadi eksekusi kepada para pedagang kaki lima ( PKL ) dikecamatan yang sama di Kecamatan Cicurug  para PKL digusur harus pindah tanpa kompromi sesudah diperingati 3 kali. Para penegak PERDA  SATPOL PP Kabupaten Sukabumi dengan gagah beraninya membongkar lapak lapak atau kios kios liar yang berdiri di bahu jalan.

Peristiwa perlakuan hukum dari penegakan PERDA diwilayah Cicurug Kabupaten Sukabumi ternyata diduga kuat “ TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS “  jika kita melihat perbandingan dari kedua perda tersebut diatas.   PERDA Kabupaten Sukabumi No 17  tahun 2013  tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi diduga kuat menghasilakan UANG atau diduga PERDA cetak Uang dan diperlakukan bak anak emas untuk PT.AGM ,sedangkan  PERDA Kabupaten Sukabumi No 10  tahun 2015  tentang  Penyelengaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diduga para PKL yang merugikan masya rakat digusur harus pindah. Sungguh naif dan ironi ketika kita melihat dari perbedaan kelakuan  kejadian ini.

Dalam hal pelaksanaan dan penegakan dari PERDA yang terdapat di Kabupaten Sukabumi yang realitanya terjadi penyimpangan atau pelanggaran dari birokrasi yang terkait dengan Pengwasan dan Pengendalianya, diduga akibat lemahnya tingkat pengawasan BUPATI kepada bawahanya. Diduga keras adanya maen mata dari bawahan kepada atasanya.  Diduga sudah terjadi penyimpangan dan pelanggaran PERDA namun  masalah kerap kali terulang . KADISHUB ( Kepala Dinas Perhubungan) dan SATPOL-PP  telah gagal mengemban amanat dari BUPATI Sukabumi H.MARWAN HAMAMI , tidak ada seorang prajurit yang bersalah melainkan pimpinan oleh karena kebijakan adanya pada pimpinan.

H.MARWAN HAMAMI  mau tidak mau harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini karena telah terjadi proses pembiaran .  Lembaga YUDIKATI sudah sepatutnya memeriksa birokrasi yang terkait dengan penegkan PERDA tersebut diatas yang diduga telah melakukan Dugaan penyimpangan dan pelanggaran dalam penegakan PERDA dengan acuan UUUndang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV ,Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Indonesia adalah negara hukum yang artinya bahwa hukum dijunjung tinggi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Salah satu hak manusia yang harus diakui dan dilindungi adalah hak kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Persamaan kedudukan setiap individu dihadapan umum adalah salah satu asas terpenting bagi negara hukum.

Jika lembga YUDIKATIF mau menegakkan peradilan demi supremasi hukum yang ada di Kabupaten Sukabumi  ,lembaga YUDIKATIF harus tegas dalam membuka tabir ini , jangan sampai permasalahan Kabupaten sukabumi tapi yang menangani kasusnya dari Provinsi dan Pusat . Sampai berita ini diturnkan belum ada tanda tanda untuk penegakan dari PERDA No 17 tahun 2013 diwilayah cicurug. GUNTA & TEAM                            

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

seventeen + one =