Bubarkan Bawaslu Jika Tak Mampu Cegah Politik SARA

0
66

Jakarta,beritapatroli.net

Persoalan politik uang dan isu SARA jelang Pilkada Serentak 2018 menjadi fokus kerja baik pemerintah, DPR, penegak hukum, dan penyelenggara pemilu. Karena isu SARA dan politik uang memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan demokrasi.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Arief Wibowo menuturkan, persoalan isu SARA dan politik uang harus jadi perhatian semua pihak. Menurutnya, Bawaslu sebagai tombak penegak hukum Pemilu bisa berperan optimal untuk mencegah, menindak, maupun memjatuhkan sanksi bagi siapa saja yang melakukan politik uang maupun politik SARA.

“Kita berharap semuanya untuk concern mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan politik uang dan bangkitnya politik SARA, terutama untuk Bawaslu. Tentunya dengan mengajak seluruh pimpinan parpol dengan duduk bersama, yang intinya sama-sama berkomitmen untuk tidak berbasis pada politik SARA dan politik uang,” ucap Arief di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).

Arief mengatakan, Bawaslu harus benar-benar menjalankan tugasnya untuk mengawasi Pilkada serentak yang akan digelar pada Juni mendatang.

Foto:Kotak Suara Baru KPU.

“Saya kira dua hal itu yang menjadi concern PDIP, terutama dalam hal praktik dan implementasinya. Ini bisa memantik masalah yang tidak akan selesai dan buruk dalam proses Pemilu kita,” tutur Arief.

Selain persoalan isu SARA dan politik uang, Arief juga menyoroti persoalan daftar pemilih. Menurutnya, persoalan daftar pemilih yang terjadi di tiap penyelenggaraan Pemilu akibat minimnya intensitas komunikasi antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Perlu diselesaikan oleh KPU dan Kemendagri. Maka soal intensitas koordinasi KPU dan Kemendagri sangat penting pada wilayah Pilkada,” lanjut Arief.

“Lalu soal pelayanan KTP elektronik untuk bisa disegerakan bisa dipercepat karena ini terkait dengan daftar pemilih di pilkada yang juga bersinggung dengan proses pemilu 2019,” tutupnya.admin

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

4 × 5 =