Banyak Kepala Daerah Minta Jatah 10% dari Nilai Proyek kepada Kontraktor

0
157

Jakarta, Berita Patroli

Sejumlah kepala daerah tidak kapok melakukan tindak pidana korupsi, meski KPK sudah 14 kali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Terakhir, Walikota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko yang memiliki kekayaan Rp 19 miliar dan 13 unit mobil pribadi, diduga menerima suap dari kontraktor dalam mengelola anggaran pengadaan barang dan jasa untuk suatu bangunan atau proyek di daerahnya.

Mereka kerap meminta fee atau jatah antara 8-10% dari nilai proyek atau bangunan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jika kontraktor atau perusahaan dalam mengajukan Surat Permohonan Harga (SPH) tidak memenuhi permintaan tersebut, mereka tidak akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tender proyek.

“Karena itu, banyak kontraktor berlomba-lomba untuk mengajukan SPH dengan penawaran terendah agar mereka lulus verifikasi dan berpeluang menjadi pemenang untuk melaksanakan proyek-proyek di daerah tersebut,” kata Purnomo  pemantau anggaran dan perizinan di Jakarta, kemarin.

Tak heran, setiap perusahaan pemenang tender wajib mengeluarkan biaya sebesar 10% dari nilai proyek bahkan lebih untuk dibagi-bagi kepada kepala daerah, pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), Unit Lelang Pengadaan (ULP), kelompok kerja (Pokja) dan Balai. “Artinya, semua pejabat yang terlibat dalam panitia lelang pengadaan barang dan jasa itu “kijipratan” dari kontraktor,” katanya.

Itu sebabnya, tak heran, SPH yang diajukan perusahaan tidak pernah 100%. Tapi, mereka rata-rata mengajukan penawaran berkisar dibawah 89% atau maksimal 93%. Jika dihitunng mereka membuang rata-rata 7%-11% dari nilai proyek. Mereka buang 11% plus bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%  ditambah lagi bayar fee kepada perusahaan 2% dan lain-lain atau biaya tak terduga 2%–habis 25% dari nilai proyek.

Artinya, hanya 75% anggaran proyek yang tersisa. Dari 75% itu, jelas perusahaan tidak mau rugi, sehingga mereka mengurangi kualitas bangunan proyek biar mendapat keuntungan sekitar 10-15%. Artinya, yang dikerjakan perusahaan itu berkisar 55%- 60% hingga proyek jadi. Sisa anggaran 40% itulah yang menjadi bancakan antara pengusaha dan kepala daerah termasuk para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau  pelaksana fungsi eksekutif.

Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa kepala daerah belakangan memiliki kemiripan kasus di mana meminta fee atau uang pelicin rata-rata 10% dari sebuah proyek.

Pada bulan ini KPK menjaring dua kepala daerah terkait suap pelicin proyek. Diketahui sebelumnya, Bupati Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnain ditangkap KPK dalam operasi 13 September lalu. Kemudian Sabtu 16 September 2017 ini lembaga antirasuah menangkap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko terkait dugaan permintaan fee 10% untuk proyek di kota Batu.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuturkan, penangkapan terhadap Eddy merupakan OTT ke-14 yang dilakukan lembaganya sejak akhir Juni lalu. Laode menyatakan, ada benang merah dari serangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan pihaknya.

“Kebanyakan mereka (koruptor) itu memotong uang dari proyek rata-rata 10%,” kata Laode saat konferensi Pers di gedung KPK, Jakarta Selatan 17 September 2017.

Laode mengaku, kebiasaan tersebut seakan sudah menjadi tradisi dalam jajaran pemerintah tingkat Kepala Daerah. “Jadi, 10% ini kelihatannya jadi norma umum dari setiap anggaran di pemerintah. Semisal OTT atas Eddy, sekarang dari anggaran Rp5,2 miliar, fee-nya Rp500 juta,” tutur dia.

Melihat hal itu, Laode miris perilaku pejabat yang meminta fee atau uang pelicin terhadap kontraktor proyek pengadaan di lingkungan pemerintah seperti menjadi hal umum. “Bisa kita bayangkan bagaimana kualitas pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, jangan dilihat jumlah uang tranksaksinya tetapi menyelamatkan proyek besar itu agar sesuai dengan yang direncankanan pemerintah,” ujar Laode.

Laode juga meminta untuk tim Inspektorat maupun APIP agar bekerja dengan amanat dan juga jujur dalam mengawasi pemerintah. “Makanya saya minta kemarin untuk pemilihan APIP maupun Inspektorat harus dilakukan secara bertahap,” katanya.  admin

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

two × two =